Ajak Masyarakat Berkontribusi Tingkatkan PAD Kaltim, Nidya Listiyono Edukasi Kemudahan Bayar Pajak. Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltim ini, sekarang sudah ada banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan masyarakat dalam membayar pajak.
bisque-mole-706934.hostingersite.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono terus mengedukasi masyarakat agar taat dalam membayar pajak. Sebab, pajak merupakan salah satu retribusi tertinggi yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim.
Dengan membayar pajak berarti masyarakat ikut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim.
Untuk itu, Nidya Listiyono melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, di Aula SMP 29 Samarinda, Jalan Pakis Hijau 7, Perumnas Bengkuring, Minggu (27/6/2021).
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, bahwa pajak yang masuk ke kas daerah terbagi dalam 5 item, diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
“Kalau kita bayar PKB, itu ada yang tahunan dan lima tahunan. Pajak yang dibayar itu masuk ke kas daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim,” terangnya.
Untuk memberikan kemudahan masyarakat membayar pajak, lanjut Nidya, Bapenda Kaltim telah melakukan banyak trobosan. Salah satunya dengan membayar Payment Point di Indomaret, ATM, e-Banking serta Samsat Drive Thru. Selain itu, pemerintah membuat terobosan dengan bekerja sama Bhabinkamtibmas.
[irp]
“Dulu kita berjam-jam mengantre di Samsat untuk bayar pajak, sekarang Bapenda sudah melakukan banyak trobosan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat,” katanya.
Kemudian ada aplikasi Simpator yang diluncurkan Bapenda Kaltim untuk memberikan akses akses para penggunanya yang memeriksa total PKB yang seharusnya dibayarkan. “Tinggal ketik nomor platnya, lalu akan muncul seperti database pengguna. Kita akan tahu berapa banyak pajak yang seharusnya dibayarkan,” tuturnya.
Sementara itu, dosen Manajemen Fakultas Ekonomi Unmul Purwadi selaku pemateri, mengatakan terobosan yang diberikan ini merupakan niat baik pemerintah meningkatkan PAD Kaltim melalui inovasi menggunakan Payment Point dan beberapa aplikasi pembayaran lainnya.
Kemajuan teknologi merupakan tantangan tersendiri bagi Bapenda Kaltim dalam menyediakan data base bagi masyarakat, agar publik melihat potensi pajak didapatkan pemerintah. “Saya pikir ini penting karena kadang-kadang data itu kan simpang siur. Harapannya, semua pihak bersinergi, terutama terkait PKB supaya PAD Kaltim meningkat,” tandasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
