Akses Jalan Pelosok Kaltim Hancur Lebur, Komisi III DPRD Minta PUPR Turunkan Tim ke Lapangan
Akses jalan pelosok Kaltim hancur lebur, Komisi III DPRD minta PUPR turunkan tim ke lapangan.
bisque-mole-706934.hostingersite.com, Samarinda – Pemerataan dan pembenahan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) seperti menjadi pekerjaan rumah yang tak ada ujungnya. Keluhan demi keluhan terus berdatangan terkait hancurnya akses jalan di pelosok. Namun demikian, dampak nyata pembangunan masih begitu buram.
Pembenahan akses jalan pasalnya juga menjadi salah satu hal paling krusial, yang mana kembali disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry pada awak media Selasa (13/4/2021) kemarin.
Kata politisi Fraksi Golkar ini, keluhan masyarakat di pelosok Kaltim pun telah ia sampaikan kepada orang nomor satu, yakni Isran Noor selaku Gubernur Kaltim pada kesempatan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni (IKA) Unmul, Senin (12/4/2020) lalu.
“Saya katakan ke beliau (Gubernur Isran Noor) banyak keluhan masyarakat soal jalan rusak di Kaltim ini. Kasihan masyarakat. Saya bilang beberapa Pemkab dan Pemkot juga bertandang ke DPRD Kaltim menyampaikan langsung persoalan tersebut,” kata Sarkowi.
Isran pun dikatakan Sarkowi tak menampik hal itu. Menurut Isran, ke depannya perlu dibuat terobosan atas permasalahan tersebut. Dan meminta sejumlah organisasi serta berbagai pihak di Kaltim agar turut serta memberi masukan yang efektif kepada pemerintah.
“Seperti IKA Unmul perlu bantu buat diskusi soal itu. Begitu juga yang lain, silakan beri masukan,” kata Sarkowi.
Lebih lanjut Sarkowi mengutip penjelasan Isran, bahwa kendala pembangunan dan perbaikan program infrastruktur dikarenakan terkendala luasnya wilayah Kaltim. Namun tanpa didukung anggaran yang memadai.
“Bandingkan Kaltim dengan Jawa Barat serta DKI Jakarta, di sana tidak luas tapi anggarannya (APBD) sangat besar. Kaltim ini terlalu luas, sementara anggarannya minim,” ucap Sarkowi menirukan Isran.
Disebutkan Isran, luas Kaltim hampir empat kali luas Jawa Barat, dan hampir 200 kali luas DKI Jakarta. Sementara APBD Kaltim hanya berkutat diangka Rp10 triliun tiap tahunnya, sementara APBD Jawa Barat Rp44 triliun dan APBD DKI Jakarta Rp84 triliun.
“Di pusat alasannya penduduk Kaltim sedikit, tapi kan kita ini tidak membagikan uang ke perorangan. Tapi membiayai pembangunan,” ucap Sarkowi.
Menurut data luas Kaltim 127.346 Km2 dengan penduduk 3.648 juta jiwa. Sementara itu luas Jawa Barat 35.377 Km2 dengan penduduk 49, 9 juta jiwa dan luas DKI Jakarta 662 Km2 dengan jumlah penduduk 10,56 juta jiwa (2020).
Sarkowi mengatakan pada pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Eksekutif, perlu makin ditingkatkan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Saya saran agar tim OPD yang membidangi infrastruktur (Dinas PUPR) lebih banyak dan lebih sering untuk menurunkan personel ke lapangan ketika ada keluhan masyarakat. Ya biar tahu persis kondisi lapangan dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas,” pungkasnya. (*)
Penulis : Zulkifli
Editor: Rachman Wahid
