Honor PPS dan KPPS Diusulkan Naik, Neni Pertimbangkan Ada Asuransi Jiwa

bisque-mole-706934.hostingersite.com, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyetujui usulan kenaikan gaji bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Bontang 2020.

Usulan adanya kenaikan honor pada penyelenggara pemilu itu diketahui disuarakan oleh salah satu perwakilan staf kelurahan saat rapat penguatan desk pilkada, Selasa (1/10/19) lalu. Dalam rapat tersebut, salah satu pegawai Kelurahan Belimbing mengatakan, para PPS merupakan pahlawan demokrasi terbawah, namun honornya rendah. Sedangkan beban kerja mereka luar biasa berat, sejak persiapan pilkada hingga setelahnya.

“Pada Pemilu 2019, mereka hanya diberikan honor Rp 800 ribu per bulan, sementara pekerjaannya menyiapkan data pemilih dan sebagainya, itu dinilai kurang sesuai,” jelas pegawai kelurahan tersebut.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut, sesuai aturan honor PPS itu menjadi Rp 1,2 juta per bulan. “Nanti akan dijelaskan oleh ketua KPU Bontang aturan (atas usulan kenaikan honor itu),” sebut dia.

Dikatakan Neni, sudah selayaknya honor PPS dan KPPS naik. Karena tanpa mereka, pemilu tak bisa berjalan dengan baik. Selain peran, peran dari PPS dan KPPS sangat krusial bagi penyelenggaraan demokrasi. “Saya rasa sudah diubah untuk honornya,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua KPU Bontang Erwin menuturkan, untuk pilkada serentak yang dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang memang ada usulan kenaikan. Untuk honor ketua PPS diusulkan naik menjadi Rp 1,6 juta. Sedangkan untuk anggota PPS diusulkan sebesar Rp 1.550.000.

Selain honor PPS dan KPPS yang diusulkan naik pada Pilwali Bontang mendatang, KPU Bontang juga berupaya agar para PPS bisa ditanggung asuransi jiwanya. Dengan harapan, itu sebagai wujud kepedulian pemerintah atas tugas yang diemban PPS dan KPPS.

Sementara untuk sekretariat PPS, honornya diusulkan sebesar Rp 1,5 juta. Adapun anggotanya dianggarkan Rp 1,4 juta. Sedangkan untuk ketua KPPS dianggarkan Rp 1.250.000, dan bagi para anggotanya Rp 1,2 juta. “Untuk Linmas honornya dianggarkan Rp 1,1 juta,” terang Erwin. (*)

Penulis: Ayu Salsabila
Editor: Yusuf Arafah